Bekasi, 08 Mei 2019. Kepada Yth KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI Jl. Pramuka No. 81, Marga Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat. Perihal : GUGATAN PERCERAIAN. Dengan Hormat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Rika Yanti Situmorang Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 23 September 1989 Agama : Kristen Protestan Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jl. Caman Secara umum, terkait dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan, mengabulkan sebagian, atau bahkan menolak gugatan. Faktanya, hampir 90% gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Setelah Majelis Hakim membacakan putusannya, maka tidak ada lagi proses sidang. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya; Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya. Dengan demikian, status utang istri masih tetap melekat pada sang istri, tidak dapat dialihkan kepada suaminya yang telah diceraikan. Sedangkan status hak asuh anak menurut KHI bahwa apabila 1. Memberitahu suami/istri. Sebenarnya sah-sah saja ketika seorang suami/istri mengajukan gugatan tanpa memberitahu pasangannya dan ini nggak termasuk syarat perceraian. Namun ada baiknya jika suami/istri yang akan mengajukan gugatan memberitahu terlebih dahulu supaya bisa berdiskusi dan memikirkan ulang apakah perceraian memang menjadi jalan PERKARA CERAI TALAK. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya: Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. Berikut Cara Mengurus Perceraian Kristen. Perceraian dapat putus karena banyak hal, baik dari faktor internal maupun eksternal rumah tangga itu sendiri. Sebelum mengajukan gugatan perceraian, perlu memperhatikan lembaga hukum yang berwenang dalam menyelesaikan perceraian. Apabila pernikahan dilakukan menurut hukum agama selain Islam, maka Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud merupakan kutipan akta pencatatan sipil. [2] Tata cara perceraian secara umum antara lain diatur dalam Pasal 14 s.d. Pasal 36 PP 9/1975. Bagi pemeluk agama Islam, perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum UeBCl.