Masalahdata masih saja menghantui penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak Covid-19. Untuk bansos tunai misalnya, data penerima belum sampai 100 persen yang masuk ke pusat. Belum lagi persoalan sinkronisasi data di sejumlah daerah hingga pemda yang lempar tanggung jawab. Masalah itu disampaikan Mensos Juliari Batubara kemarin (8/5). Dia menjelaskan,target penerima bansos tunai Rp JAKARTA Masyarakat dihebohkan oleh temuan satu kontainer sembako bantuan sosial (bansos) presiden yang dikubur di sebuah lahan kosong di wilayah Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.. Saat ditemukan pada Jumat (29/7/2022), sembako itu terkubur di kedalaman 3 meter. Sembako bertuliskan "Bantuan Presiden" ini terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur. Adajuga bansos sembako dari pemerintah daerah yang disalurkan melalui Bulog saat itu. (JPG) RADARSOLO.ID - Mabes Polri dan Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mengusut temuan sembako yang dikubur di Lapangan Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, Jumat (29/7) lalu. JAKARTA Akurasi data penerima bantuan sosial diperlukan agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 tepat sasaran.. Data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran, bahkan ada yang menerima bantuan ganda. Di sisi lain, ada warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya. Bantuanyang disalurkan oleh pemerintah daerah masih belum merata. Ada beberapa wilayah di daerah tersebut yang sama sekali belum tersentuh bantuan. Seharusnya pemerintah daerah lebih mengutamakan wil Kondisiini menjadi alasan rencana penambahan jumlah dan kuota bansos dari anggaran bansos pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah yang paling dekat dan mengetahui kondisi masyarakat yang terdampak. "Jika tambahan bansos disalurkan pemerintah pusat, maka hanya kelompok tersebut yang mendapatkannya," ujar Masyita, Jum'at (24/4/2020). faktorlain mengapa bantuan pemerintah dinilai kurang adil dan merata adalah distribusi bantuan tidak tepat sasaran dan dengan cakupan yang terlalu sempit untuk menjadi efektif, masih kurang jelas dalam memetakan sasaran kelompok masyarakat, yaitu masyarakat miskin dan kelompok rentan, atau juga termasuk kelompok menengah ke bawah lainnya yang KementerianSosial (Kemensos) pada saat itu menyebut bahwa kesemrawutan data penerima bansos dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bansos belum dimutakhirkan sejak 2017. Problem lain, pemerintah kabupaten/kota juga tak disiplin dalam melakukan verifikasi dan validasi secara reguler. e0GPM6B. JAKARTA, - Enam bulan sudah pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Namun, sejak kasus pertama virus corona di Tanah Air diumumkan pada 2 Maret 2020, penularan masih terjadi hingga saat ini. Meski belum membuahkan hasil yang signifikan, pemerintah masih mengupayakan menekan laju penularan virus corona. Tak hanya itu, selama enam bulan terakhir pemerintah juga terus berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak juga 6 Bulan Pandemi Covid-19 Catatan tentang PSBB dan Penerapan Protokol Kesehatan... Berbagai bantuan dan subsidi pun digulirkan. Bantuan serta subsidi itu menyasar berbagai kalangan, mulai dari pengangguran, karyawan swasta, pelaku usaha kecil dan mikro UMKM, aparatur sipil negara ASN, bahkan murid dan mahasiswa. Bantuan ini juga diharapkan dapat mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 kemarin. Berikut berbagai bantuan yang dikucurkan pemerintah selama enam bulan masa pandemi Covid-19 1. Bantuan sembako Paket sembako menjadi salah satu bantuan yang diberikan pemerintah di masa awal pandemi Covid-19. Sekitar awal April, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberian bantuan tersebut bagi warga DKI Jakarta dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi Jabodetabek. Untuk di DKI Jakarta, paket sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Setiap paket sembako bernilai Rp Baca juga 10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pemberian bantuan kepada warga DKI ini mencapai Rp 2,2 triliun. Sementara, bagi wilayah Bodetabek, bansos sembako disalurkan ke 1,6 juta jiwa atau keluarga. Nilai paket sembako yang diterima warga Bodetabek sama dengan warga Ibu Kota, yakni Rp per bulan. Total angaran pemerintah untuk bantuan warga Bodetanek sebesar Rp 1 triliun. Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang mendapat bansos sembako ini. Semula, pemerintah berencana memberikan bantuan ini hanya selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Namun, belakangan, program bantuan ini diperpanjang sampai Desember 2020. Akan tetapi, nilai sembakonya berkurang menjadi Rp per bulan. Baca juga Upaya Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan akibat Pandemi Covid-19, dari Bansos hingga Subsidi bagi UMKM Sulitnya Penyaluran Bantuan Sosial di Mateng, Warga Tunggu Bantuan BLT Berjam-Jam di Desa 2. Bantuan langsung tunai Sama dengan bantuan sembako, bantuan langsung tunai BLT juga dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Tanah Air. Bedanya, bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai dan menyasar warga di luar wilayah Jabodetabek. Penerima bantuan ini mendapat dana tunai sevesar Rp selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Belakangan, program ini diperpanjang hingga Desember. Namun, nilai uang tunai yang diterima berkurang jadi Rp Baca juga BLT Dana Desa Dinilai Ampuh Menurunkan Angka Kemiskinan Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan, bantuan ini diberikan kepada semua keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kementerian Sosial. Syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Prakerja. Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia. Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, setidaknya ada 9 juta keluarga yang mendapatkan batuan tersebut. Baca juga 10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah 3. BLT dana desa Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT mengalihkan sebagian anggaran dana desa sebagai bantuan langsung tunai. BLT Dana Desa ini disalurkan dalam dua gelombang. Setiap gelombang terdiri dari 3 tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April tahap I, Mei tahap II, dan Juni tahap III. Setiap bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat KPM mendapatkan dana senilai Rp Baca juga Jokowi Sebut Dana Desa 2021 Rp 796,3 Triliun dengan 7 Fokus Kebijakan Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli tahap IV, Agustus tahap V, dan September tahap VI. Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah dari gelombang pertama, yakni Rp per bulan. Penyaluran BLT Dana Desa tahap I telah direalisasikan oleh desa yang menyasar sebanyak KPM. Total dana yang disalurkan sebagai BLT berjumlah Rp 4,69 Triliun. Pada tahap II, sebanyak desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk KPM. Kemudian, pada tahap III, terdapat desa yang mengucurkan BLT Dana Desa ke KPM dan dengan total bantuan Rp 2,07 triliun. Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar. Baca juga Mendes Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa Pixaby Ilustrasi 4. Insentif tarif listrik Selain bantuan sembako dan uang tunai, pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Insentif berupa pembebasan dan diskon tagihan listrik diperuntukkan bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA subsidi. Baca juga Jokowi Umumkan Pembebasan dan Diskon Tarif Listrik, Ini Rinciannya Semula, stimulus ini hanya diberlakukan selama April, Mei dan Juni. Namun, bantuan insentif ini kemudian diperpanjang hingga akhir tahun setelah melihat dampak pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Berdasarkan data pemerintah, total ada sekitar 24,16 juta pelanggan 450 VA dan 7,72 juta pelanggan 900 VA yang menerima insentif ini. Pemerintah juga memutuskan untuk memperluas jangkauan program bantuan ini hingga mencakup pelaku usaha UMKM. Kalangan ini mendapat keringanan tagihan listrik yakni 900 VA bisnis dan 900 VA industri. Total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program insentif listrik mencapai Rp 15,39 triliun. Baca juga Simak, Ini 7 Golongan yang Mendapatkan Penurunan Tarif Listrik dari Pemerintah 5. Kartu Prakerja Program Kartu Prakerja dirilis pemerintah pada pertengahan April 2020. Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK, pengangguran, atau pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. Peserta program Kartu Prakerja mendapat bantuan insentif total Rp Jumlah tersebut terdiri dari 3 bagian. Pertama, insentif Rp digunakan untuk membayar pelatihan daring. Insentif tersebut tak dapat dicairkan dan hanya bisa digunakan untuk membayar biaya insentif pasca-penuntasan pelatihan sebesar Rp per bulan. Insentif ini dikucurkan selama 4 bulan sehingga setiap peserta mendapat Rp Ketiga, insentif pasca-pengisian survei evaluasi pelatihan sebanyak Rp Peserta yang sudah selesai mengikuti pelatihan diminta untuk mengisi survei sebanyak 3 kali sehingga total insentif yang didapat Rp Adapun pelatihan daring Kartu Prakerja awalnya melibatkan 8 mitra pemerintah dengan lebih dari jenis pelatihan. Baca juga Gaji Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Capai Rp 77,5 Juta, Ini Rinciannya... 6. Subsidi gaji karyawan Pemerintah juga menggulirkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta dan pegawai honorer. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp per bulan selama 4 bulan. Bantuan disalurkan setiap 2 bulan sekali, atau setiap penyalurannya sebesar Rp 1,2 juta. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan ini sebesar Rp 37,7 triliun. Baca juga Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun Sampai saat ini, pemerintah telah mengantongi 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji. Pemerintah pun meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan. Penyaluran Dana Bergulir Untuk Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Jakarta 23/ DOK. LPDB-KUMKM 7. BLT UMKM Bantuan langsung tunai secara khusus juga diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Besaran BLT yang disalurkan kepada setiap pelaku UMKM yakni Rp Rp 2,4 juta. Dana disalurkan dalam satu kali transfer, langsung ke rekening pelaku UMKM yang terdata. Pemerintah pun menunjuk Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Negara Indonesia BNI untuk menyalurkan bantuan. Baca juga Terkait Bantuan untuk UMKM, Sandiaga Kami Tunggu Eksekusi Pemerintah Program ini diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin 24/8/2020. Pada hari peluncurannya, BLT UMKM sudah disalurkan kepada 1 juta pelaku UMKM. Ke depan, bantuan akan terus dibagikan secara bertahap kepada 12 juta pelaku UMKM. Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 22 triliun. 8. Bantuan pulsa ASN Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Kemenkeu memutuskan memberikan tunjangan pulsa bagi Aparatur Sipil Negara ASN. Besaran tunjangan berkisar antara Rp Bantuan ini diberikan untuk menunjang ASN bekerja dari rumah atau work from home WFH. Bantuan Rp per bulan diberikan kepada pejabat setingkat eselon II/yang setara ke bawah. Sedangkan pejabat setingkat eselon I dan II/yang setara akan menerima tunjangan sebesar Rp per bulan. Baca juga Kritik Subsidi Pulsa untuk ASN, Pengamat Sudah Terlalu Banyak Tunjangan! Tunjangan ini diberikan setiap bulannya selama September hingga Desember 2020. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 394/ yang ditetapkan pada 31 Agustus 2020. Melalui kebijakan itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi pulsa kepada mahasiswa kampus yang dinaungi kementerian/lembaga sebesar Rp setiap bulannya selama 4 bulan. 9. Kuota gratis Pemerintah juga memberikan bantuan paket data kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh PJJ. Bantuan ini akan disalurkan selama 4 bulan ke depan, terhitung mulai September-Desember 2020. Siswa atau pelajar akan mendapat subsidi kuota sebesar 35 GB per bulan. Sementara, besaran kuota yang didapat oleh kelompok guru adalah 42 GB per bulan. Mahasiswa dan dosen juga tak luput mendapat bantuan jenis ini. Mereka akan mendapat subsidi paket data sebesar 50 GB per bulannya. Baca juga Mahasiswa dan Pelajar di Kaltim Dapat Paket Data Internet Gratis Selama 6 Bulan Dok. Febri - Renjana Pictures Penerima Bantuan Sosial Tunai Di Kabupaten Kulonprogo Efektivitas bantuan pemerintah Meski berbagai bantuan telah digulirkan, banyak di antara masyarakat yang ekonominya belum pulih sejak pandemi. Bahkan, sejumlah pejabat negara dan pengamat memprediksi Indonesia akan mengalami resesi di kuartal III tahun ini. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutkan, beragam bantuan dan subsidi yang dikucurkan pemerintah menjadi tak efektif untuk mendongkrak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Pertama, terus bertambahnya masyarakat berpenghasilan rendah selama pandemi. Akibat banyaknya PHK dan UMKM yang gulung tikar, kalangan yang dulu sejahtera kini jadi turun kelas. Baca juga Enam Bulan Pandemi Covid-19, Orang Positif dan Meninggal Kedua, daya beli masyarakat yang turun drastis. Kalangan bawah tak lagi punya kemampuan untuk membeli, sementara kelas menengah atas menahan diri untuk konsumsi. Ketiga, pola penyaluran bantuan yang cemderung tak continue. Beberapa bantuan seperti BLT misalnya, 3 bulan pertama besarannya mencapai Rp namun setelahnya jumlah itu berkurang hingga setengah. "Kalau kita lihat secara keseluruhan ya belum efektif sebagai jaring pengaman sosial untuk memperkuat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Meskipun bantuan itu jumlahnya sudah cukup besar," kata Trubus kepada Rabu 2/9/2020. Bantuan dan subsidi yang diberikan pemerintah pun dinilai belum merata mencakup seluruh kalangan masyarakat. Trubus mencontohkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan ini hanya bisa didapat oleh karyawan yang terdaftar di BPJS Ksetenagakerjaan. Baca juga Program Subsidi Gaji Karyawan Dinilai Tak Efektif Jangkau Seluruh Pekerja Sementara, kata Trubus, karyawan yang tak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya jauh lebih besar. Misalnya karyawan bengkel, karyawan industri rumahan, kecil kemungkinan mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi warga desa dan masyarakat hutan. Banyak di antara mereka yang belakangan pergi ke kota membawa cangkul hingga peralatan lainnya untuk mencari penghasilan. Terkait bantuan tunjangan pulsa bagi ASN, Trubus menilai program ini kurang tepat. Sebab, tak seperti sektor swasta yang banyak tumbang, selama pandemi, penghasilan ASN tetap dan tidak akan berkurang. Apalagi, pejabat eselon kementerian/lembaga yang notabene penghasilannya sudah besar. Baca juga Tak Dapat Bantuan Pemerintah dari Subsidi Gaji hingga BLT, Ini yang Perlu Anda Cek Bantuan dan subsidi yang digulirkan pemerintah pun dinilai hanya berjangka pendek. Padahal, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak jangka panjang yang membutuhkan dana begitu besar. Pemerintah pun dinilai kelabakan dalam mengatasi persoalan ekonomi akibat pandemi. "Pada akhirnya pemerintah jadi keteteran anggaran. Banyak yang harus dikeluarkan sementara ini jangkanya jangka panjang," ujar Trubus. "Pemerintah sampai hari ini bingung, gagap karena andalannya cuma APBN. APBN itu lama-lama habis," tuturnya. Trubus pun khawatir, jika daya beli masyarakat tak kunjung bisa ditingkatkan, ke depan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan kembali minus. Bahkan, jika demikian, bukan tidak mungkin terjadi situasi kemiskinan ekstrem. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Hai, Lily S Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban untuk soal ini adalah B. Untuk memahami alasannya, mari simak pembahasan berikut. Sinonim merupakan suatu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sinonim adalah persamaan makna, bukan persamaan kata. Suatu kata, bersinonim dengan kata lain apabila dalam kalimat yang sama, kata-kata tersebut dapat saling menggantikan. Kata "mengutamakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah menjadikan memandang dan sebagainya utama; menganggap lebih penting perlu; mementingkan; mendahulukan; menitikberatkan. Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengutamakan adalah mementingkan, memerlukan, memprioritaskan, mendahulukan. Berdasarkan penjelasan di atas, sinonim atau persamaan makna kata "mengutamakan" dari bagian teks eksposisi di atas adalah mendahulukan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Semoga dapat membantu, ya - Pemerintah membagikan sejumlah bantuan langsung tunai BLT maupun bantuan jenis lainnya kepada masyarakat pada 2022. Pengadaan bantuan ini digelontorkan guna memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang belum juga Pemerintah Berikan BLT Minyak Goreng Rp Ini Cara Cek Penerimanya Berikut rincian 6 bantuan yang diusung pemerintah pada 2022 1. BPNT dan PKH Dikutip dari 20/12/2021, Kementerian Sosial Kemensos masih menyalurkan bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT pada 2022. Bansos ini ditujukan kepada warga miskin dan rentan. Sebagai informasi, besaran bantuan PKH yang diberikan pada 2021 bergantung jumlah anggota keluarga penerima manfaat KPM, meliputi Keluarga dengan ibu hamil dan anak usia dini akan mendapatkan Rp 3 juta. Keluarga yang mempunyai anak di bangku SD mendapat bantuan sebesar Rp SMP Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta. Keluarga yang mempunyai anggota disabilitas atau lansia mendapatkan Rp 2,4 juta. Sementara, besaran bantuan BPNT sebesar Rp per bulan. Baca juga Cara Klaim Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan 2. Kartu Prakerja Instagram Syarat dan cara daftar Kartu Prakerja gelombang 25 dan solusi jika mengalami kendala saat mendaftar Program bantuan Kartu Prakerja juga masih berjalan hingga Rabu 6/4/2022. Saat ini, program Prakerja sudah pada pembukaan gelombang ke-25. Adapun jumlah penerima Kartu Prakerja 2022 ditargetkan sekitar 3-4,5 juta penerima. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa program pelatihan Prakerja yang ditawarkan pada 2022 masih tetap sama, yakni pelatihan semi bantuan sosial. Diketahui, insentif yang diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang lolos pelatihan pertama yakni Insentif biaya mencari kerja, sebesar Rp per bulan selama empat bulan Insentif pengisian survei evaluasi, sebesar Rp per survei. Baca juga Insentif Kartu Prakerja, Berapa Besarannya? 3. BLT Dana Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan patokan untuk penggunaan dana desa DD 2022. Program BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai sebesar Rp per keluarga penerima manfaat KPM per bulan. Pada 2022, ada perubahan persentase penggunaan dana desa. “Sekitar 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai BLT. Selebihnya, 60 persen dapat dimanfaatkan sebagai program Pemberdayaan untuk Masyarakat Desa," ujar Gus Halim. Menurut dia, fokus penggunaan dana desa 2022 untuk BLT dinilai sudah ini diklaim dapat meminimalkan dampak buruk pandemi Covid-19 bagi warga desa serta mempercepat penuntasan penanganan kemiskinan di desa. Baca juga BSU Pekerja 2022 Siap Cair Lagi, Cek Syarat Penerima Periode Sebelumnya 4. BSU screenshoot Lolos BSU Subsidi Gaji 2021 Dikutip dari Selasa 5/4/2022, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa pemerintah akan kembali memberikan bantuan subsidi upah BSU kepada pekerja/buruh dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan, BSU direncanakan cair pada April 2022. Sebagai informasi, besaran dana BSU yang bakal cair yakni sebesar Rp 1 juta yang diberikan kepada masing-masing pekerja/buruh. Berdasarkan sasaran pekerja dan besaran bantuan yang diberikan, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 8,8 triliun untuk program BSU. Baca juga Bantuan yang Cair April 2022, dari BLT Minyak Goreng hingga BSU 5. BLT Minyak Goreng Dilansir dari Selasa 5/4/2022, Presiden Jokowi mengatakan bahwa BLT minyak goreng bernilai Rp yang akan diberikan setiap bulan selama 3 kali. Sehingga total bantuan mencapai Rp "Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus yaitu April, Mei, dan Juni yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp ujar Jokowi. BLT minyak goreng akan disalurkan ke 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. Bantuan itu juga akan diberikan ke penerima Program Keluarga Harapan PKH serta 2,5 juta pedagang kaki lima PKL yang berjualan gorengan. Cara mengecek BLT minyak goreng bisa melalui situs aplikasi Cek Bansos, dan mengunjungi Kantor Dinas Sosial. Baca juga Bantuan yang Masih Akan Disalurkan 2022 Bansos, Prakerja, hingga BLT 6. BLT UMKM Dikutip dari Rabu 6/4/2022, pemerintah berencana meneruskan program Bantuan Produktif Usaha Mikro BPUM alias BLT UMKM pada 2022. Terkait besaran bantuan, Menko Perekonomian Airlangga mennyebut, uang yang diterima pelaku usaha mencapai Rp per penerima. Ia menambahkan, sasaran bantuan ini mirip-mirip dengan bantuan kepada pedagang kaki lima PKL, pemilik warung, dan nelayan. Adapun bantuan UMKM ini ditujukan kepada 12 juta penerima. Baca juga Pemerintah Berikan BLT Minyak Goreng Rp Ini Cara Cek Penerimanya Bhayu Tamtomo Infografik 3 Penyebab Gagalnya Pencairan Insentif Kartu Prakerja Sumber Dewi Arianti Saptoyo, Alinda Hardiantoro, Fika Nurul Ulya Editor Rendika Ferri Kurniawan, Yoga Sukmana Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.